Wawasan Sosial Kebudayaan Maritim

  • Public
By bookmarks/owner/ May 9, 2016

0/5 stars (0 votes)

http://www.sosialpower.com/

Setiap kemajuan dan masyarakat di dunia, tdk terkecuali kultur dan masyarakat bahari, cepat atau lena pasti mendapati dinamika atau perkembangan. Dinamika tersebut meliputi wujud-wujud teknologi dan benda/karya, perilaku dan kelembagaan, sistem-sistem budaya kognitif/mental, etos/sikap kepribadian. Menjadi fakta pula jika biasanya di dalam dinamika tersedia tradisi menetap (continuety), ada elemen-elemen & tatanan kesimpulan (struktur elementer) bertahan, yang dalam penuh hal malahan ditopang oleh atau menongkat proses dorongan itu sendiri. Proses gerak dan bertahannya tradisi akan mempengaruhi situasi dan kondisi sosial ekonomi serta putaran sumberdaya alam dimanfaatkannya.

Di dalam masyarakat usang, termasuk dalam Indonesia, sudah tumbuh variasi sektor & subsektor ekonomi kebaharian mutakhir yang mengutarakan segmen-segmen alias kategori-kategori supel seperti petambang, pekerja industri, pengelola serta karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, serta lain-lain. Berkembang kembangnya sektor-sektor ekonomi serta jasa dengan segmen-segmen bangsa bahari itu memerlukan & diikuti pada perkembangan serta perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi pelindung dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi segar dan berkembangnya sektor-sektor per-ekonomian kebaharian lama, terutama perikanan dan pelayaran, tampak di dalam perkembangan dan perubahan-perubahan teknologi, perubahan struktural, dan sistem-sistem budaya kebaharian (pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, sistem, norma/aturan). Gambaran tentang fenomena dinamika supel budaya antik berikut mempergunakan kasus desa-desa Nelayan Bugis, Bajo & Makasar di Sulawesi Selatan (sumber data/informasi diperoleh daripada berbagai hasil penelitian lapangan).

B. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan karangan ini diartikan sebagai:
1. Bagi memenuhi salah satu tugas pacar kuliah Wawasan Sosial Akal budi Maritim.
2. Untuk menyimpulkan keadaan dinamika sosial akal budi maritim di Indonesia.
3. Untuk mengerti bentuk-bentuk gerak sosial tradisi maritim.
4. Untuk menegtahui cara-cara dalam meningkatkan poin sosial akal budi maritim dalam Indonesia.

C. Manfaat
Oleh penyusunan risalah ini diharapakan:
1. Dapat menjadi refrensi terkait masalah dinamika toleran budaya marine.
2. Bisa lebih mengerti keadaan dorongan sosail akal budi maritim.

BAGIAN II
PERTEMUAN

A. Motorisasi Perahu/kapal Nelayan
Seperti halnya dalam berbagai desa nelayan dalam kawasan timur Indonesia yg lain, motorisasi perahu dan kulit penangkapan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan terkini mulai dalam tahun-tahun 1970-an. Mula-mula cuma beberapa orang nelayan berstatus ponggawa (pengusaha serta pemilik ala-ala produksi) dapat mengkredit motor dari pengusaha besar pada kota Makasar (Bos dalam istilah lokal). Introduksi perbaikan motor ke desa-desa nelayan melalui Dinas Perikanan, namun pengusaha/ pedagang besar yang berkedudukan di kota, khususnya Makassar, yang memegang andil penting mengantarkan dan mensosialisasikan sekaligus mengasongkan inovasi motor kepada level nelayan oleh para ponggawa dari desa-desa pantai serta pulau-pulau pada Sulawesi Selatan dengan pranata kredit tradisional. Menurut informasi, bahwa dalam mulanya semua unit motor yang mengakar ke desa-desa nelayan hanya berukuran 4, 5-10 pk. Motor-motor yuwana dipasang pada luar bahtera (outboard motor). Di tahun 1980-an diperkirakan sudah tersedia separuh mulai perahu-perahu nelayan yang ada telah disisipkan dengan motor dalam (inboard motor) berkekuatan 10-30 pk. Di tahun-tahun 1990-an sebagian terbesar bahtera nelayan sudah menggunakan motor berkekuatan minimal 20 pk. Perahu-perahu nelayan yang mengurus gae/rengge & bagang (pukat apung besar) bahkan pada umumnya menggunakan 2 mesin berkekuatan 100-130 pk. Tinggal nelayan pancing & jaring halus-halus yang main di danau pantai yang sebagian raksasa masih memakai motor kecil berukuran 5-10 pk beserta perahu-perahu kuntet. Motor serupa tenaga penggerak menggantikan sel layar bisa dipasang pada semua jenis/tipe perahu konvensional mulai dari standar kecil sampai pada sampan besar & tipe bodi/kapal.
Sejak pertamakali motor diadopsi sampai sekarang belum ada nostalgia diperoleh daripada masyarakat nelayan akan memilikinya sikap penolakan terhadap perbaikan tersebut. Semua nelayan se motor, walaupun ternyata cuma sebagian di antaranya mempunyai sistem pada kepemilikan inovasi itu. Boleh disebut bahwa punya perahu motor sekecil apa pun merupakan hasrat setiap nelayan.

B. Kemajuan Usaha dan Teknologi Perikanan Laut
Soalnya motor sendiri adalah satu diantara komponen modal vital yang membutuhkan biaya operasioanl secara terus-menerus, maka ini harus difungsikan beserta penggunaan radas tangkap menguntungkan. Di Sulawesi Selatan, diantara sekian besar alat membekuk tradisional yang masih dimanfaatkan nelayan, memiliki beberapa di antaranya lebih bertalian dengan motor seperti jaring gae (Bugis) atau rengge (Makasar), jala/panjak (payang), bagang, pancing sunu (p. kerapu), pancing tongkol, bubu, kompresor (sarana selam), dan lain-lain. Trawl (pukat harimau) termasuk alat tiru baru dan modern yang kemudian dilarang dan benar-benar tidak sempat disukai oleh nelayan level bawah karena merugikan mereka, merusak sumberdaya dan ekologi. Alat-alat membekuk tradisional itu di buat kemudian jadi lebih produktif berkat dioperasikan dengan perahu-perahu motor. Mampu dikatakan bahwa adopsi pembangunan motor sanggup memberikan sumbangan kepada pengembangan dan kontinyuitas teknologi meringkus tradisional ini, jadi rupanya memusnahkannya.
1. Gae
Gae atau rengge adalah potongan pukat tertinggi dan kreatif dalam perikanan laut pada Sulawesi Selatan sampai sekarang berikut. Berdasarkan keterangan nelayan Makasar dari Galesong (Takalar), jika gae mutakhir muncul dan mulai dipakai di tutup tahun 1970-an alias awal tahun 1980-an dengan ukuran kian kecil daripada yang sekarang. Gae dari segi keterangan merupakan modifikasi atas gae tawang (sejenis salambo kecil) umpama kata bukan hasil modifikasi mulai panjak/jala lompo (payang). Suara pengembangan salambo tradisional yang ada menjadi jala raksasa tentu muncul dari teradopsinya mesin dari bermacam-macam jenis merk dan luasan kekuatan.
Sebab untuk menimbulkan bodi berkapasitas puluhan ton dengan rejang lebih tinggi ke daerah perikanan di dalam yang jauh dari rantau serta menjadikan jaring atas air, jadi mutlak diperlukan beberapa buah mesin sanggup tinggi. Terdapat gejala kalau gae/rengge hendak menjadi kausa perkembangan mekanisasi armada perikanan laut pada Indonesia seksi timur dalam masa lewat. Akhir-akhir ini, penanaman modal usaha gae/rengge telah meraih 180-250 juta rupiah. Di beberapa dukuh nelayan Sulawesi Selatan, antara alain seperti Desa Tamalate, Desa Engbatu-batu, Desa Tammasaju (Kab. Takalar), Jennepnto, Bantaeng, dan Kelurahan Kassi Kajang (Bulukumba), perikanan gae valid telah memajukan kesejahteraan nelayan pemilik dan keluarga-keluarga saudagar (nakoda), terutama sebagian luas dari pemilik dapat menyemaikan usahanya serta menambah sejumlah unit uasaha gae mutakhir. Di desa-desa nelayan pantai berdasarkan pengamatan, keluarga-keluarga nelayan pemilik gae inilah yang paling mampu di antara segenap kategori rumpun nelayan.
2. Bagang
Alat tangkap berikut adalah sepadan alat tangkap tradisional nelayan Bugis yang sejak tahun 1970-an telah mendapati perkembangan teknis secara ekspres seiring pada adopsi inovasi motor pada Sulawesi Selatan. Bentuk paling kompleks dr teknik itu ialah bagang rambo (bagang raksasa) yang sudah digunakan oleh nelayan Palopo dan Malili (Luwu), nelayan Lappa (Sinjai) dan nelayan Barru. Unsur inti bagang rambo terdiri dari kayak bagang 1 buah (panjang 8-9 m, lebar 2-2, 5 m), 1 buah perahu yuwana untuk merangkul sawi (10-15 orang) & hasil tangkapan, rangka pondok/tenda (dari bambu atau balok-balok kayu yang dipasang di atas perahu), net siluman (dari: Bugis) luas 30x30 m, mesin 2 buah (masing-masing berfungsi sarana praktisi dan pembangkit tenaga listrik untuk penerangan) yang semuanya berkekuatan 100-140 pk, & bola lampu (merk phillips) sejumlah 40-60 buah (100-200 watt masing-masing). Demikianlah bagang rambo yang dioperasikan pada bahar dekat pantai pada waktu tengah hari tampak mulai luar seperti pondok/tenda luas, dan pada waktu malam tampak zakiah gemerlap pada lampu-lampu tertempel sekeliling kerangka bagang. Gede investasi untuk satu segmen usaha bagang rambo plural dari 250-300 juta yen.
3. Tenggang pancing tongkol
Salah satu rupa usaha perikanan laut di dalam di Sulawesi Selatan yang mengalami kemajuan cukup kencang berkat inovasi motor & fasilitas pengawetan tangkapan ialah usaha tongkol yang sekitar terbesar dikelola oleh nelayan dari desa-desa pantai dalam kabupaten-kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, serta lain-lain.
Pra motorisasi skuadron penangkapan ikan, jumlah nelayan tongkol masih sedikit dan mereka pada umumnya hanya beraksi dalam batas-batas wilayah perairan Sulawesi Daksina. Daya ulur perahu-perahu layar yang permulaan dan belum tersedianya tumpuan pengawetan untuk ikan gres merupakan faktor utama tdk berkembangnya kegiatan perikanan laut dalam pra mekanisasi perahu-perahu penangkapan ikan tersebut.
Menggunakan adopsi inovasi motor serta sarana konservasi ikan, maka jumlah jenis-jenis usaha dan nelayan yang terlibat dalam dalamnya tumbuh pesat. Kemudian nelayan tidak juga hanya beraksi dalam batas-batas perairan Sulawesi Selatan aja, melainkan telah memperluas wilayah penangkapannya cukup ke NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta bahkan kelompok-kelompok nelayan dr Sinjai Timur yang hanya terdiri atas 3-5 manusia per bahtera telah menentang peraiarn rantau Cilacap (Jawa Tengah) mulai tahun 1998.
Perkembangan usaha tongkol di Sulawesi Selatan sanggup dibandingkan dengan yang tercipta di kawasan timur Indonesia lainnya menyerupai Sulawesi Utara, Buton, Ternate, Biak, dan lain-lain. Realitas perkembangan jual beli perikanan tongkol dan rusak yang menggunakan ikan-ikan gres berkualitas tinggi dapat dipahami sebagai kebolehan nelayan merespons permintaan rekan ekspor serta terlibat di dalam jaringan rekan ekspor globe, khususnya Asia Tenggara.
4. Usaha lobster dan ikan hidup
Dimungkinkan oleh warna dan meningkatnya permintaan ikan hidup species sunu, kerapu, langkoe/napoleon(dalam peristilahan Indonesia, sunu termasuk kerapu juga) di pasar ekspor (Singapura dan Hongkong) terutama dari awal zaman 1990-an, oleh sebab itu sebagian top nelayan daratan dalam daerah karang Kepulauan Spermonde (Selat Makasar), Darat Sembilan (Teluk Bone), tanah air Takabonerate (Selayar) di Sulawesi Selatan bergeser dari menyita berbagai spesis hasil laut ke bisnis lobster serta ikan kehidupan di zona karang (taka dalam istilah Bugis dan Makassar). Membaiknya kondisi harga dan nisbi kecilnya pemodalan dalam jual beli ikan kehidupan yang prospektif tersebut, diantaranya bervariasi atas 5-15 juta rupiah per/unit usaha (mencakup komponen-komponen perahu kecil, motor kecil, pancing atau bubu), mendorong para nelayan yang sebelumnya rajin dalam kelompok-kelompok besar menggunakan status sejajar sawi (anak buah) lantas pecah di dalam kelompok-kelompok kecil yang berarti terjadi peningkatan banyak unit jual beli baru. Bahkan sebagian raksasa nelayan deging menanggung sambungan untuk sebagai pemilik serta aktif mengacu pada peroragan.
Meningkatnya jumlah nelayan pengguna pancing kedo-kedo & bubu (teknik tangkap ikan hidup) serta sarana terbenam modern yang dilengkapi beserta kompresor (mesin udara) tentu memerlukan perahu-perahu motor. Itulah sebabnya periode 1990-an ialah periode masuknya ribuan motor kecil (5-10 pk) ke desa-desa nelayan, terutama di desa-desa penggarap sumberdaya kawasan karang pada Sulawesi Daksina.
5. Kompresor
Kompresor adalah kompnen tertinggi dari perlengkapan sarana tercelup selam segar. Adopsi kompresor atau jentera pompa udara ini dihubungkan dengan usaha-usaha teripang, t cabut (penangkapan ikan hidup), tenggang hiu, dan kegiatan-kegiatan liar seperti pemboman dan pembiusan ikan. Sebelum kompresor diadopsi sejak pertengahan tahun 1980-an, para penyelam (sebagian luas dari Pulau Sembilan) menggunakan tabung/tangki gas yang dianggap bisa berbahaya bagi kesegaran nelayan. Tabung gas mengirim teknik terbenam tradisional yang alamiah pada menggunakan lengkuk (alat tusuk) untuk menjemput teripang, yang masih penuh dipraktikkan sampai tahun 1970-an. Baik beserta kompresor maupun tabung, keduanya memerlukan perahu-perahu motor ukuran sedang terangkat untuk penerapannya secara mendalam dan jitu. Dengan semakin jauhnya lokasi-lokasi pencarian teripang (termasuk kerang-kerangan) --- semenjak pertengahan tempo 1980-an, nelayan penyelam dr Sulawesi Daksina telah sampai ke Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, Biak (Irja), Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sibolga, Nias dan Mentawai (Sumatra) --- maka nelayan teripang Sulawesi Selatan, khususnya yang dr Pulau-pulau Sembilan, Barranglompo, merasakan mutlak merindukan perahu-perahu motor besar dilengkapi pada kompresor. Demikian halnya buat pengusaha ikan hidup serta para pengusaha ikan gres yang mempraktikkan kegiatan sumbang seperti pemboman di laut.
Disebabkan pemodalan untuk pemilikan satu bagian kompresor cukup besar, yakni 25-30 juta rupiah, oleh sebab itu kepemilikan perlengkapan selam tersebut terbatas kepada sebagian nelayan/pengusaha mampu saja.

C. Gerak Struktural
Di Sulawesi Daksina, tempat persekitaran dan asal usul komunitas-komunitas nelayan Bugis, Bajo dan Makasar di beraneka ragam tempat dalam Nusantara yang ada, dikenal famili kerjasama nelaya yang biasa dengan sebutan Po(u)nggawa-Sawi (P-Sawi), yang dari segi keterangan atas setiap tanah air telah terselip dan bersikeras sejalk ratusan tahun sirna. Meskipun grup P-Sawi juga digunakan di dalam kegiatan agraria, perdagangan di darat & pengelolaan tambak, namun grup ini lebih eksis & menyolok peranannya dalam kesibukan pelayaran serta perikanan orang kebanyakan Bugis, Makasar, dan Bajo di Sulawesi Selatan serta tempat-tempat yang lain di Nusantara.
Struktur inti/elementer dari grup organisasi tersebut ialah P. laut / Juragan serta Sawi. P. Laut berstatus pemimpin pelayaran dan kegiatan produksi & sebagai pemilik alat-alat perakitan. Para P. Laut punya pengetahuan bahari, pengetahuan dan ketrampilan manajerial, sementara para sawi cuma memiliki saran kelautan serta ketrampilan kerja/produksi semata.
Suatu perubahan struktural yang berguna terjadi tatkala suatu tenggang perikanan mendapati perkembangan total unit kayak dan alat-alat produksi yang dikuasai sama seorang P. Laut/Juragan tadinya sebagai konsekuensi dari konsekuensi kapitalisme. Dalam pengembangan dan eksistensi tenggang, maka P. Laut/Juragan tdk lagi masuk memimpin pelayaran dan mode produksi di laut, padahal tetap tinggal di darat/pulau untuk memerintah perolehan tunggakan modal mulai pihak lain, mengurus biaya-biaya anggota yang beroperasi dalam laut, mendirikan jaringan pemasaran, dan lain-lain. Di sinilah pada awalnya muncul satu status trendi pada strata tertinggi di dalam kelompok sikap nelayan yang disebut P. Darat/P. Pulau. Untuk menyelenggarakan pelayaran serta aktivitas produksi di samudra, P. Daratan merekrut juragan-juragan baru bagi menggantikan posisinya dalam unggul unit-unit usaha yang sedang berkembang serta meningkat jumlahnya. Para P. Laut/Juragan dalam proses semangat ini sebagian masih berstatus pemilik, sebagain lainnya hanyalah berstatus pemimpin operasi keluarga nelayan. Para juragan yang direkrut dr sawi-sawi berbakat/potensial dikenal juga dengan peristilahan P. Caddi, sedangkan P. Darat dikenal dengan P. Lompo.
Pola hubungan (struktur sosial) yang mengingat hubungan dalam kelompok P. Sawi baik dalam bentuknya yang prosais (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun wujud lebih tinggi (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client. Hubungan patron-client memolakan dari bagi bersifat melepaskan servis per-ekonomian, perlindungan, tuntunan informal, sedangkan dari pangkal mengandung beban moral dan sikap kesungguhan dan disiplin, kerja lebat (hujan), disiplin, pelajaran, loyalitas, peranan, pengakuan, & lain-lain (dapat dipahami setaraf modal sosial).
Gejala perubahan sruktural amat menyolok & terasa begitu berlangsung mengadopsi inovasi teknologi perikanan terutama motor/mesin, peningkatan volume perahu, beberapa macam alat membekuk baru timbangan besar, sarana pengawetan segar (penggunaan es balok). Untuk merespons koalisi inovasi teknologi eksploitasi & sarana pemrakarsa tersebut, para P. Darat/P. Lompo/pengusaha provinsial yang ada kemampuan dana awal terbatas terpaksa mengusahakan sesi besar dr modalnya di pihak-pihak berbeda, yaitu pengusaha besar pada kota-kota raksasa, teurutama Makassar, dengan komposisi kredit. Sudah menjadi figur umum dalam masyarakat nelayan tradisional jika dari mana diperoleh pinjaman modal, di situ agaknya dipasarkan terpidana. Pola tersebut sekaligus telah menjadi sopan santun pemasaran yang mengakar. Cara seperti inilah memungkinkan para pengusaha modal dari pendatang secara berangsur-angsur mengambil alih beberapa besar status dan rol vital para pengusaha lokal, yang melempem dalam tempat modal. Prima mereka menyalahkan hasil tangkap dijual kepada mereka, lalu banyak menjadikan spesis-spesis tangkapan nelayan & tingkat harga, dan jika ketentuan-ketentua kurang dipenuhi maka santunan (dalam kerangka perahu & mesin) ditarik kembali atas nelayan serta para ponggawa-nya.
Dalam reformasi struktural serupa ini, para juragan modal gede di Makasar dapat diposisikan pada takat paling bagi yang biasa dengan peristilahan Bos, P. Pulau/P. Darat sebagai peminjam pada prestise tengah (peranannya menyerupai makelar), sementara para P. Laut/Juragang dan Sawi (nelayan) serupa penyewa ataupun penyicil alat-alat produksi semata dari Bos melalui P. Darat/P. Pulau/P. Lompo. Partisipasi dan kekuasaan Bos dalam hirarkis kerangka hubungan kerjasama nelayan, mengundang hubungan patron-client di antara P. Lompo/P. Tanah dengan nelayan sebagian berubah menjadi hubungan eksploitatif, fana hubungan bisa dipercaya cenderung dibangun dan dimantapkan antara para P. Pertiwi dan Pejabat. Tinggal P. Laut menggunakan Sawi-nya nisbi masih menolong hubungan harmonis yang terbangun sejak primitif.
Perlakuan para P. Darat/P. Lompo yang seringkali mudarat bagi P. Laut/Juragan, yang menyebabkan mereka sulit memajukan penapatan serta bergeser memanjat ke status pemilik aparat produksi/pengusaha, mendorong sebagian P. Laut/P. Caddi/Juragan mencoba menggempur cara berisiko, yaitu menyelang modal langsung kepada Majikan di Makasar. Hingga hari ini, tidak terbatas Juragan udah mencapai idamannya dengan tata seperti ini, yakni menjadi nelayan pemilik/pengusaha. Sekalipun, mereka gemar membangun kompetisi dengan & mempersempit tersendat usaha para P. Darat/P. Lompo yang sudah teguh sejak lama. Demikianlah terkabul suatu kerangka kerjasama trendi antara Pejabat dengan P. Laut/Juragan yang secara langsung memimpin kelompok-kelompok nelayan yang jumlahnya kecil di samudra.
Sebetulnya, sejak awal tahun 1990-an telah ada pilihan sumber pinjaman biaya operasional dan bea hidup rombongan nelayan susur dan daratan, yaitu para pengusaha warung yang menawarkan berbagai kehendak pokok dan bahan produksi alat-alat penjelasan ikan. Sekitar di antara pengusaha kios itu adalah rombongan P. Darat juga.
Pada adopsi pembaruan teknologi membekuk dan perahu/kapal menjadi faktor terjadinya reformasi aturan bagi hasil yang eksploitatif. Realitas baru yang ada tidak dapat dihindari sederajat dampak dr pergeseran komposisi ekonomi subsisten ke bentuk ekonomi kapitalisme. Personifikasi sel produksi modern (perahu, perabot, pukat/jaring, kompresor dan lain-lain yang dikembangkan dengan pemodalan modal besar) dalam organisasi bagi perolehan, karena peranannya dianggap semakin vital daripada peranan setiap anggota/anak buah, maka bagian-bagian hasil diperuntukkan bagi segi alat penerapan ini tumbuh pesat. Sebaliknya, bagian bagian bagi anak buah malahan cenderung terjeblos. Bagian-bagian komponen-komponen alat pembuatan tentu saja lewat ke tangan seorang pemilik. Diasumsikan bahwa perubahan struktural ini amat mempengaruhi meluasnya gejala kesengsaraan di desa-desa nelayan hingga sekarang tersebut.

D. Pengembangan Budaya Bahari
Untuk sekedar menyegarkan pemahaman, sekali lagi diungkapkan bahwa kebudayaan tidak lain dari dunia kehidupan manusia hal itu sendiri. Kultur atau jagat kehidupan khalayak tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur umum (cultural universal), yakni warta (cognitive/ideational/mental material), bahasa, persekutuan sosial, per-ekonomian, teknologi, kesenian, religi serta kepercayaan. Di setiap unsur kultur terdiri atas tiga tolok ukur wujud/rupa, yaitu sistem budaya (gagasan, pengetahuan, nilai, tasdik, norma, moral, perasaan, petunjuk, dan lain-lain), sistem toleran (tindakan & kehidupan kolektif), dan sistem alat peralatan/teknologi. Sudah dijelaskan pula bahwa sistem pikiran (terkristalisasi jadi sistem sistem budaya) ialah pedoman/acuan (preference/dominant) bagi sistem sosial & sistem instrumen peralatan, sebaliknya sistem instrumen peralatan & sistem supel menjadi prasyarat/penentu (determinant) terhadap sistem pranata. Adapun komposisi sosial seorang diri merupakan pelindung bagi pengamalan sistem perhitungan budaya serta penerapan bentuk alat peralatan/teknologi.
Oleh karena bentuk nilai pranata merupakan pedoman/acuan bagi komposisi sosial (berkehidupan bersama) dan sistem teknologi (rekayasa dan penggunaan perangkat peralatan), jadi dalam rajah pengembangan alias pembangunan kebudayaan bahari ke depan tentu tepatnya dimulai dari organisasi nilai pranata bahari itu sendiri. Secara terbangunnya sistem nilai pranata bahari yang ideal dan pragmatis, jadi pembangunan luas kehidupan bermasyarakat dan teknologinya akan terarahkan dan terkendali dengan elok dalam konteks kristalisasi perhitungan dan serebral budaya usang yang mendalam dan rekayasa baru individu atau famili potensial mulai segmen-segmen masyarakat pemangku relevansi (stakeholders). Tergolong dalam segmen-segmen stakeholders yang kreatif-inovatif dalam merekayasa unsur-unsur budaya antik baru yang ideal, efisien, dan aplikatif ialah kalangan akademisi, pandai dan pemerhati lingkungan, pekerja pembangunan, wajah agama, LSM, dan sebagainya.
Mulai gambaran serta ilustrasi unsur-unsur budaya nelayan dan pelayar disajian sebelumnya, dapat diramu dan diseleksi berbagai dasar nilai tradisi bahari yang dianggap laten untuk direvitalisasi dan dikembangkan ke hadap sebagai lingkungan bagi penyusunan budaya antik di Indonesia pada segala unsur alias aspeknya. Unsur-unsur nilai serta norma pikiran positif yang mengakar dalam berbagai group nelayan serta pelayar daripada berbagai tim bangsa (ethnic groups) diantaranya di pangkal ini:
• Komunalisme
• Arif mayapada
• Religius
• Berkehidupan bersama/kolektivitas
• Egalitarian
• Rukun serta setia kawan dalam kelompoknya
• Saling menanggapi
• Patuh/taat norma
• Bertanggung jawab
• Disiplin
• Kreatif-inovatif
• Teguh pendirian
• Kepetualangan
• Keji menanggung efek
• Elastis dan kompetitif
• Berwawasan kelautan & kepulauan
• Multikulturalis
• Nasionalis
• Berpandangan dunia/keterbukaan
Tentang nilai-nilai budaya usang tersebut, tdk diasumsikan dianut dan diaplikasikan oleh grup atau warga masyarakat nelayan pada biasanya dan formal pada sekalian periode waktu atau masa. Sebaliknya, kedatangan sebagian raksasa unsur prestise budaya kuno tersebut berwatak kontekstual. Sepertinya, keberanian serta kepetualangan, kesesakan organisasi kerjasama, etos ekonomi yang semampai, wawasan kelautan, multikulturalisme, nasionalisme, dan sikap keterbukaan, penuh dimiliki nelayan dan pelayar Bugis serta Makassar beserta kelembagaan P-Sawi; sikap hemat/efisien dalam pemanfaatan uang dimiliki kebanyakan dimiliki komunitas nelayan Dufadupa (Ternate) dengan kelembagaan arisan, menabung, ke-Dibodibo-an; aksi tolong-menolong antaranggota kelompok nelayan dari unit-unit usaha yang berbeda dimiliki komunitas nelayan Bonebone (Baubau --Buton) pada kelembagaan rektur Kuli Sarang; sikap kekompakan dengan dan melestarikan daerah sekeliling ekosistem dan sumberdaya perikanan laut, & pemanfaatan hasil-hasil secara bersama dan selayaknya dimiliki sama komunitas nelayan Maluku, Irian, dan Aceh dengan kelembagaan lokal Sasi, Tyatiki, & Panglima Laut); dan lain-lain.
Sistem perhitungan budaya, perbuatan kolektivitas, dan perilaku budaya kebaharian tersebut tumbuh lulus sebagai tiruan dari pengetahuan berinteraksi dengan laut, pekerjaan berat dan rumit, bahaya bahaya dan ketidakmenentuan, mayapada sosial pranata masyarakat pengguna sumberdaya dan jasa samudra yang lain, supremasi, pasar, dan lain-lain. Nilai-nilai pikiran yang mendalam dalam warga bahari ini perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan adaptif (input values) yang tersembunyi dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas serupa pusat penjelasan budaya bahari”) yang akan menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, & mandiri (output values) untuk menjadi contoh sekaligus tujuan pengembangan akal budi bahari di masa kepil.

E. Masalah Sosial - Ekonomi Masyarakat Bahari
1. Eksploitasi Sumber Daya Laut
Kelangkaan sumberdaya memang udah menjadi kabar gelap global, pada sumberdaya ikan dunia hanya tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieskploitasi pada tingkat sedang, 65% dieskploitasi pada unit penuh serta berlebihan, 9% rusak, dan tidak kian dari 1% yang pulih (Garcia & Moreno, 2001). Intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan tidak hanya meninggalkan problem akut kelangkaan sumberdaya, namun juga kritis ekologi, per ekonomian, dan supel terutama pada daerah-daerah pantai. Kini, kebenaran dasar perikanan sedang merasuk perikanan hipotetik Ricker (1975) dimana di dalam fase awal populasi ikan tumbuh hingga ukuran top dan perubahannya hanya diatur oleh kemajuan dan kelenyapan alami. Saat tekanan ekploitasi semakin intens dengan segelintir intervensi bagi konservasi & rehabilitasi, sumberdaya ikan langsung menurun serta hanya terbatas yang siap pulih balik. Gambaran terakhir inilah yang menjadi sifat perikanan dalam Asia Tenggara seperti dikemukan Butcher (2004) dalam bukunnya “The closing of the frontier: a history of the marine fisheries in South East Asia c. 1850-2000”.
Perikanan Indonesia pula sedang mengalami nasib yang serupa. Secara nasional, kinerja pengkajian stock ikan oleh Pusat Penelitian Perikanan Membekuk dan Titik pusat Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan 65% sumberdaya dieksploitasi secara sesak atau penuh dan sumberdaya ikan pada kawasan barat mendapat tolakan yang mengelokkan berat. Dari aspek penerapan, pertumbuhan yang tinggi berlangsung pada dekade 1970an konsekuensi pesatnya langkas motorisasi perikanan yang memetik lebih dari 10% masing-masing tahun. Sayangnya, motorisasi yang ada menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan berlebihan pada perikanan skala raksasa (trawl serta purse-seine) membangun berbagai konflik dan sebagai catatan buruk pengelolaan perikanan Indonesia. Saat ini, perikanan cenderung tumbuh bertambah terbatas & berdasarkan data FAOSTAT (2005) pertumbuhan penerapan tidak semakin dari 2% per tahun selama waktu 1999-2001. Di dalam periode yang serupa, berdasarkan keterangan DKP (2003) nelayan berkembang di kepada 2% bagi tahun serta melebihi deras pertumbuhan bahtera ikan. Indikasi ini tidak hanya menyibakkan sumberdaya ikan semakin tertahan mendukung per ekonomian nelayan, tetapi juga menjelmakan perikanan serupa pelabuhan ujung masyarakat yang bukan memiliki terusan terhadap lokasi kerja yg lain. Tidaklah menyentak jika Béné dalam Tabloid World Development (2003) mengenal perikanan yang sedang pergi seirama secara kemiskinan.
Pasti, integrasi perikanan kedalam penyusunan desa demi didorong untuk menghindarkan penyusunan yang berwatak sektoral. Berkembangnya usaha-usaha berbasis kelompok seperti pengolahan & perdagangan ikan, budidaya ikan/udang, pertanian padang pasir, peternakan, dan pariwisata termasuk tenggang berbasis perempuan di sejumlah wilayah pesisir menjadi modal sosial untuk mengintegrasikan perikanan ke dalam pembangunan dukuh. Berbagai kekuatan ini tetap sangat terserah ”sense of urgency” & ”political will” pemerintah yang saat ini banyak memegang cais pengelolaan perikanan. Bukanlah hal yang mudah ketika penguasa negara tengah memasang berbagai bidikan pembangunan pada atas tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana produksi perikanan 7, 7 juta ton, penerimaan devisa US$ 3, 2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan usaha kerja 7, 7 juta orang, dan kontribusi terhadap PDB 3, 1%. Preferensi pada pengelolaan tidak cuma bermakna memelihara keberlanjutan perikanan laut yang menyumbang 75% total pembuatan perikanan luar negeri, tetapi pula menyelamatkan lebih dari 2, 5 juta nelayan yang segara langsung tergantung padanya.
2. Kekurangan
Nelayan mempunyai peran yang sangat substantial dalam memodernisasi kehidupan umat. Mereka tercakup agent of development yang paling reseptif terhadap perubahan lingkungan. Karakternya yang kian terbuka dibanding kelompok warga yang hidup di zona, menjadi stimulator untuk order perkembangan kebudayaan yang lebih modern.
Di dalam konteks yang demikian menyembul sebuah stereotif yang afirmatif tentang personalitas nelayan khususnya dan warga pesisir di dalam umumnya. Mereka dinilai lebih berpendidikan, wawasannya tentang nasib jauh lebih luas, semakin tahan tentang cobaan hidup dan terbuka terhadap pertikaian.
Ombak besar dan terjangan angin laut yang pemberang memberikan konsekuensi terhadap mentalitas mereka. Pada masa dan kemudian, ketika teknologi komunikasi belum mencapai kesuksesan seperti waktu ini, perubahan-perubahan raksasa yang tercipta pada masyarakat pedesaan (daratan) ditentukan oleh intensitas kontak yang terjadi diwujudkan bangsa pedesaan menggunakan para nelayan.
Dalam kemajuan, justru bangsa nelayan belum menunjukkan keberuntungan yang menandakan dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Keberadaan mereka sebagai biro perubahan supel ternyata tidak ditunjukkan mengacu pada positif dengan kehidupan ekonominya. Persoalan supel paling dominan yang dihadapi di daerah pesisir justru masalah kemiskinan nelayan. Walau data persis mengenai nominal penduduk nista di wilayah pesisir berikut belum tersedia, data mulai hasil-hasil penelitian yang siap menunjukan memilikinya incidence poverty di beberapa pesisir.
Kinerja studi COREMAP tahun 1997/1998 di 10 provinsi pada Indonesia mengisyaratkan rata-rata pikiran rumah tangga nelayan berkisar rumpang Rp 82. 500 per bulan sampai Rp 225. 000 masing-masing bulan. Jika dikonversi ke pendapatan bagi kapita, nilai tersebut rata-rata setara secara Rp 20. 625 cukup Rp 56. 250 dari kapita tiap-tiap bulan (Anon, 2002). Skor tersebut masih di bawah upah minimum regional yang ditetapkan permerintahan sebuah negara pada tahun yang sama. Hal ini butuh menjadi penghargaan mengingat terdapat keterkaitan mesra antara kemiskinan dan pengelolaan wilayah pesisir.
Tekanan tentang sumber kemampuan pesisir acap diperberat oleh tingginya poin kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan sering pula menjadi lingkaran soalnya penduduk yang miskin sering menjadi karena rusaknya lingkungan pesisir, tapi penduduk nista pula yang akan menyelenggarakan dampak dari kerusakan lingkungan. Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan bila praktik perikanan yang negatif masih acap terjadi pada wilayah ufuk.
Pendapatan mereka dari rancangan pengeboman serta penangkapan ikan karang pada cyanide masih jauh semakin besar atas pendapatan mereka sebagai nelayan. Sebagai contoh, pendapatan dari penjualan ikan karang berkisar rumpang Rp 500. 000 cukup Rp 700. 000 dari bulan (Erdman dan Pet, 2000). Secara besarnya perlawanan pendapatan ini di buat, sulit bagi mengatasi perkara kerusakan ekosistem pesisir tanpa memecahkan sengketa kemiskinan yang terjadi pada wilayah susur itu seorang diri.
3. Segmen Penyebab
Masalah kemiskinan balik mencuat sebagai persoalan betul-betul yang harus segera ditangani pemerintah pada krisis ekonomi melanda perekonomian nasional dari akhir tahun 1998. Krisis yang hampir membangkrutkan bangsa & negara Indonesia telah menjulang jumlah warga miskin kembali ke tahun sebelum 1990.
Meningkatnya jumlah tenaga sikap Indonesia liar yang mengikuti pekerjaan pada negara setangga Malaysia diartikan sebagai bukti membantu akan rendahnya harapan buat masyarakat pedesaan, terutama yang kurang tajam[ki] untuk menjemur kehidupannya dengan mengadu nasib sebagai rumpun urban & suburban di Indonesia.
Berdasar pada garis besar terselip dua cara memandang kesukaran. Sebagian manusia berpendapat, kesukaran adalah suatu proses, tetapi sebagian pun memandang kemiskinan sebagai suatu akibat ataupun fenomena dalam masyarakat.
Sejajar suatu metode, kemiskinan merepresentasikan kegagalan suatu sistem rumpun dalam pendistribusian sumber daya dan dana secara selayaknya kepada bagian masyarakat (Pakpahan dan Hermanto, 1992). Atas hasil studi mereka dalam 14 kecamatan daerah rantau yang tersebar di sejumlah provinsi diketahui, nelayan yang miskin umumnya belum tidak sedikit tersentuh teknologi modern, poin sumber kecakapan manusia sedikit dan tingkat produktivitas impak tangkapannya pun sangat nista.
Faktor superior bukan karena kekuatan modal untuk mengakses teknologi, namun ternyata lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kesibukan penyuluhan / teknologi & rendahnya institusi penyedia teknologi. Yang memikat dari kinerja penelitian mereka adalah ditemukannya korelasi afirmatif antara unit kemiskinan dengan perkembangan komposisi ijon. Para nelayan nista umumnya, nasib ekonomi mereka sangat tergantung kepada para pemilik modal, yaitu pencedok perahu alias alat tiru serta pialang yang jadi menyediakan harapan perahu dalam berlayar.
Indikator ini benar2 tidak selalu sama pada setiap kawasan karena sebagaimana di Pekalongan, banyak juragan kapal yang mengeluh dengan perbuatan anak buah kapal (nelayan) yang cenderung terlalu banyak menyengkelit sehingga margin juragan kapal sebagai terbatas. Akan tetapi secara sudah biasa terbatasnya kemampuan nelayan dalam mengembangkan kompetensi ekonominya sebab nelayan serupa ini telah terperosok oleh sangkutan yang dipinjam dari para juragan. Mereka biasanya mengongkosi utang itu dengan ikan hasil tangkapannya yang harganya ditetapkan menurut selera para juragan.
Sanggup dibayangkan segalanya yang mau diterima para nelayan secara sistem yang demikian, sehingga sangatlah wajar jika kesusahan menjadi potongan yang mendalam dalam umur mereka.
4. Kelebihan
Siap hal yang berbeda tatkala kita berkata tentang perekonomian nelayan serta ekonomi petani penggarap terutama dalam Jawa Titik pusat. Di kalangan petani, pemasaran hasil yaitu second generation problem yang sulit sangat dicarikan pemecahannnya. Sedangkan dalam kalangan nelayan Jawa Tengah, pemasaran bukanlah persoalan serius yang membuat mereka jatuh miskin. Pada Provinsi Jawa Tengah terjumpa tempat pelelangan ikan (TPI) yang jadi sarana transaksi hasil-hasil ikan laut. Di dalam proses transaksi di TPI, nelayan bertandang dengan tidak sedikit pembeli jadi nelayan yang menjual impak ikannya pada TPI biasanya akan menelan harga yang paling memukau jika dibanding dengan mereka yang memasarkan di samudra lepas alias di luar TPI. TPI Jawa Pusat yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa yang tersangkut dalam Puskud Mina Baruna saat ini terkemuka sebagai TPI paling kuat dan unggul di Nusantara. Sayangnya, tidak semua proes transaksi dikerjakan secara serta merta, terkadang pada beberapa TPI banyak nelayan yang mesti menunggu pembayaran dua datang tiga hari karena gak semua pelanggan membawa duit yang sedang.
Hal ini lah yang mengocok para nelayan, yang menggunakan uang serta merta segera & tidak damai, menjual hasilnya di pendatang TPI. Alhasil harga ikan yang mereka jual jauh di pangkal harga TPI dan seringkali hanya bisa untuk menutup biaya sistem menangkap ikan di laut lepas.
Kondisi ini seringkali menyepit para nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan gaji segar sesegera mungkin untuk menutup ongkos kehidupan ekonomi mereka. Pemerintah tampaknya butuh mendorong jurusan perbankan dalam membuka kantor kasnya di setiap TPI yang sanggup mengatasi tragedi para bakul untuk menyungkup tagihannya. Termasuk fungsi perbankan disini merupakan menyediakan kiriman yang diperlukan nelayan bagi berlayar. Sayangnya dengan kriteria kehidupan nelayan yang pas-pasan, tampaknya benar sulit bagi perbankan bagi menjalankan kegunaan tersebut tanpa adanya petaruh yang tepat dari para nelayan. Di sini bila dimungkinkan pemerintah bisa menyediakan dana khusus sederajat jaminan terhadap perbankan untuk menyalurkan dananya kepada nelayan. Kalaupun perbankan tidak sanggup memenuhi keikutsertaan tersebut, pemerintah bisa menghasilkan dananya setaraf penyertaan dana awal kepada KUD-KUD pengelola TPI. Memang, nada miring mengenai KUD seringkali kita tangkap (suara) sehingga penguasa negara pun condong berhati-hati jika ingin memberdayakan KUD. Akan tetapi, pendapat tersebut tidak sanggup digeneralisasi mengacu pada membabi buta, karena masih sedang banyak pengatur KUD yang mempunyai kata hati seperti KUD-KUD pengelola TPI. Tidak ada salahnya, mulai saat ini pemerintah mulai mencoba mengalokasikan dana tol dari transaksi di TPI untuk diarahkan kepada penyediaan modal buat nelayan. Beserta demikian misalokasi anggaran diharapkan tidak akan banyak terjadi, karena dengan memberdayakan KUD berguna pula mengambil bangkitnya daya ekonomi nelayan.
5. Konflik Antar Nelayan
Konflik perikanan akhir-akhir ini kembali menjadi pemberitahuan setelah di era 1970-an konflik amat mudah serta sering tampak kepermukaan sebagai akibat dualisme industri perikanan laut. Tempo bulan Januari yang kemudian konflik pada kekerasan terjadi sekurang-kurangnya lima kali antara nelayan Jawa Tengah dan Kalimantan (Kompas 25/1). Pergeseran nelayan di dalam 20 November 2005 di Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan juga meninggalkan luka dengan wafatnya seorang nelayan dan ditahannya 38 nelayan lainnya (RRI 6/2). Tengah bulan September 2004 pula terjadi beberapa kali sempang nelayan Madura dan Sidoharjo yang juga berakibat kehilangan vitalitas. Pada tahun yang sama pula Kompas (16/1) melaporkan pergeseran dengan risiko bom lawan nelayan Jawa Tengah pada selat Makasar.
Berdasarkan studi di lima provinsi, Pendekar, et. al. (2002) mengidentifikasi paling tdk terdapat empat macam pergeseran nelayan menurut faktor penyebabnya. Pertama, perang pena kelas, yakni konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah pengetahuan (fishing ground), yang mirip dengan keturunan gearwar conflict-nya Charles (2001).
Ini terjadi karena nelayan tradisional mereguk ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan dampak perbedaan tingkat penguasaan pangkal. Seperti, pergeseran yang tercipta akibat beroperasinya kapal trawl pada sungai pesisir yang sebenarnya ialah wilayah penangkapan nelayan konvensional.
Kedua, kontroversi orientasi, merupakan konflik yang terjadi mengantar nelayan yang memiliki perselisihan orientasi di dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu rumpang nelayan yang memiliki kepedulian terhadap ide-ide pemanfaatan sumberdaya yang simpatik lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang berwatak merusak lingkungan, seperti penggunaan bom, kalium, dan berbeda sebagainya (orientasi jangka pendek).
Ketiga, konflik agraria, yaitu konflik yang terjadi akibat perebutan fishing ground, yang bisa berlangsung antar perenggan nelayan, ataupun inter-kelas nelayan. Ini pun bisa terjadi antara nelayan dengan faksi lain non-nelayan, seperti rumpang nelayan menggunakan pelaku jual beli lain, laksana akuakultur, wisata, pertambangan, yang oleh Charles (2001) diistilahkan sebagai external allocation conflict.
Keempat, kontroversi primordial, yakni konflik yang terjadi hukuman perbedaan identitas, seperti etnis, asal lingkungan, dan seterusnya. Anatomi pergeseran di buat menggambarkan lebih-lebih kompleksnya perang pena nelayan. Keempat tipe tersebut terjadi baik sebelum mau pun sesudah otonomi daerah. Perebutan sumberdaya ikan yang tambah langka jadi salah satu pokok konflik perikanan saat ini, maka itu menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara mengoperasikan sumberdaya tersebut. Banyak kepentingan nelayan terkalahkan oleh relevansi non nelayan karena nelayan tidak memiliki organisasi secara posisi tawar yang longgar. Di periode otonomi lingkungan ini sungguh adanya kecenderungan Pemda mengejar kepentingan poin pendek dengan mengedepankan proyek-proyek yang quick yielding yang seringkali bersemuka dengan relevansi nelayan, kesanggupan organisasi nelayan yang tegang menjadi kian mendesak.
Terakhir, dalam sela panjang pemberdayaan nelayan benar penting dalam mengantisipasi konflik. Pemberdayaan pasti utamanya diarahkan pada perbanyakan ketahanan perekonomian rumah tangga nelayan. Berbagai wujud praktek pengertian ikan dengan destruktif ternyata tidak bisa lepas atas perspektif per ekonomian. Ketika nelayan dengan perlengkapan tangkap yang sangat terpatok dan merupakan tangkapan ikan yang berdasar pada minimal, maka dorongan dalam melakukan manifestasi penangkapan mengacu pada destruktif menjadi besar. Kesudahannya konflik segi pun acap terjadi. Pasti aspek per ekonomian ini pun mesti diiringi dengan orientasi sosial pikiran yaitu menggunakan melakukan pengkayaan pengetahuan serta pola kelakuan para nelayan terhadap sumberdaya laut yang di beberapa tempat sudah mulai condong.

F. Solusi Alternatif
1. Pemberdayaan Suku Pesisir
Waktu ini banyak agenda pemberdayaan yang menklaim setaraf program yang berdasar terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat senantiasa saja tdk merasa memiliki akan program-program tersebut oleh karena itu tidak eksentrik banyak agenda yang hanya seumur tanda proyek dan berakhir tanpa dampak menandakan bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan masyarakat tebing berarti menobatkan peluang bagi masyarakat susur untuk menetakkan kebutuhannya, memikirkan dan menjalankan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian tetap dalam sukma masyarakat hal itu sendiri. Memberdayakan masyarakat tebing tidaklah sebagaimana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, karena didalam habitat tebing terdapat besar kelompok roh masayarakat diantaranya:
1. Warga nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat ufuk yang rezeki utamanya ialah menangkap ikan dilaut. Group ini dibagi lagi dalam dua keluarga besar, ialah nelayan meringkus modern & nelayan terima tradisional. Dua-duanya kelompok tersebut dapat dibedakan dari spesies kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan lokasi tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekeliling tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan merangkum ikan-ikan hasil tangkapan elok melalui pelelangan maupun dr sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Biasanya yang menjadi pengumpul yang ada adalah keluarga masyarakat susur perempuan.
3. Masayarakat nelayan buruh, diartikan sebagai kelompok suku nelayan yang paling banyak dijumpai dalam sukma masyarakat pesisir. Ciri mulai mereka bisa terlihat mulai kemiskinan yang selalu menahan kehidupan mereka, mereka gak memiliki modal atau peranti yang memadai untuk bisnis produktif. Biasanya mereka bergerak sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) dalam kapal-kapal tuan dengan gaji yang minim.
4. Warga nelayan waduk, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan karyawan.
Setiap famili masyarakat tersebut haruslah merekam penanganan serta perlakuan tertentu sesuai menggunakan kelompok, bisnis, dan kegiatan ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana pengertian dan pengakuan wilayah meringkus. Berbeda pada kelompok suku tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal penanaman modal, begitu juga bagi kelompok masyarakat pengolah serta buruh. Niat setiap keluarga yang tidak sama tersebut, mengisyaratkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk pada setiap kelompok ini.
Dengan demikian program pemberdayaan untuk rumpun pesisir haruslah dirancang menggunakan sedemikian bentuk dengan tidak menyamaratakan renggangan satu kelompk dengan keluarga lainnya bahkan antara satu daerah beserta daerah tubir lainnya. Pemberdayaan masyarakat tebing haruslah bertemperamen bottom up dan saksama menu, tapi yang terpenting adalah pemberdayaan itu seorang diri yang kudu langsung menyentuh kelompok warga sasaran. Teka-teki yang agaknya harus dijawab adalah: Gimana memberdayakannya?
Banyak program pemberdayaan yang telah dilaksanakan pemerintah, salah-satunya adalah pemberdayaan ekonomi suku pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan oleh tiga persidangan, yaitu:
1. Kelembagaan. Bahwa untuk memperkukuh posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terpadu dalam suatu kelembagaan yang kokoh, maka itu segala iktikad dan laporan mereka dapat disalurkan berdasar pada baik. Kelembagaan ini pula dapat sebagai penghubung (intermediate) antara supremasi dan swasta. Selain ini kelembagaan itu juga bisa menjadi suatu forum dalam menjamin terjadinya perguliran gaji produktif diantara kelompok lainnya.
2. Pendampingan. Keberadaan teman memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam di setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat lari sendiri agaknya karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, ataupun mungkin masih kuatnya level ketergantungan mereka karena belum pulihnya mencicip percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan peluang lalu. Terkupas dari tersebut semua, keikutsertaan pendamping sangatlah vital paling utama mendapingi warga menjalankan acara usahanya. Akan tetapi yang terpenting dari pendampingan ini ialah menempatkan orang2 yang jelas pada keluarga yang tepat pula.
3. Dana Jual beli Produktif Bergerak. Pada agenda PEMP pula disediakan kiriman untuk menyemaikan usaha-usaha subur yang sebagai pilihan atas masyarakat ini sendiri. Sehabis kelompok pemanfaat dana itu berhasil, mereka harus mencampakkan keuntungannya dalam digulirkan lawan kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Penataan pergulirannya bakal disepakati dalam forum atau lembaga yang dibentuk sama masyarakat seorang diri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan usaha pendamping.

BABAK III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun maksud dari karangan kami adalah sebagai berikut:
1. Beraneka ragam desa nelayan di daerah timur Indonesia lainnya, motorisasi perahu dan kapal penjelasan ikan dalam desa-desa nelayan Sulawesi Daksina baru sedari di tahun-tahun 1970-an.
2. Perkembangan Bisnis dan Teknologi Perikanan Samudra yaitu Gae, Bagang, Jual beli pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, & Kompresor.
3. Pola relasi (struktur sosial) yang mengingat hubungan di dalam kelompok P. Sawi cantik dalam bentuknya yang prosais (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun bentuk lebih susah (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client.
4. Kebudayaan atau dunia kehidupan manusia tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh dasar umum (cultural universal), yaitu pengetahuan (cognitive/ideational/mental material), kode, organisasi toleran, ekonomi, teknologi, kesenian, religi dan sumpah.
5. Kesinambungan sumber kompetensi, khususnya sumber daya laut adalah objek yang benar substansial, oleh sebab itu kelestariannya kudu dijaga.

B. Saran
Sewajarnya pemerintah cepat menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi oleh warga bahari Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan dalam mengurangi tiingkat kemiskinan masyarakat, meredam konflik-konflik sosial yang meresahkan masyarakat bahari, serta menjaga kelestarian lingkungan kehidupan, khususnya samudra.